BARRIER FREE MARITIME TRANSPORT

Aksesibilitas Layanan Transportasi Laut bagi Penyandang Disabilitas

🤝 Inklusi Sosial dan Hak Dasar Warga Negara

Penyediaan layanan transportasi yang ramah disabilitas adalah bagian integral dari pemenuhan hak dan inklusi sosial. Kebijakan Kemenhub melalui Sasaran Strategis 2 menekankan perluasan barrier-free transport ke moda laut. Namun, implementasi di lapangan masih parsial, menghambat partisipasi sosial-ekonomi penyandang disabilitas. Perlu harmonisasi kebijakan nasional dengan standar internasional (CRPD).

🛑 Kesenjangan Implementasi Aksesibilitas Laut

📜

Regulasi Teknis

PM No. 98/2013 masih minim spesifikasi detail teknis fasilitas laut yang inklusif.

🚧

Perencanaan & Pelaksanaan

Terjadi ketidakmerataan fasilitas antar pelabuhan akibat panduan baku yang minim.

👤

Kapasitas SDM

Pelatihan petugas layanan laut untuk penanganan disabilitas masih sangat terbatas kuota dan cakupannya.

Juga terjadi kurangnya monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan.

🔍 Hasil Analisis: Tinjauan Regulasi & Operasional

Isu Utama Regulasi & Fasilitas:

• • Regulasi teknis masih ad-hoc, tidak merinci kebutuhan fasilitas kapal/pelabuhan (misalnya ruang kabin khusus, lift akses dek).
• • SPM Bidang Perhubungan belum disertai mekanisme audit lapangan berkelanjutan.
• • Standar internasional (ISO 22048:2019) menuntut ruang manuver 1,5 m² dan pelatihan SAR inklusif, belum terakomodasi di regulasi nasional.

Isu Utama Pelayanan & SDM:

• • Kesenjangan perencanaan dan pelaksanaan fasilitas di UPT/BUMN menyebabkan kualitas layanan tidak merata.
• • Pelatihan sensitivitas SDM difokuskan pada moda darat/kereta api; cakupan petugas laut minim.

Inti Masalah:

Ketiadaan spesifikasi teknis baku dan sistem monitoring terpadu menghambat pencapaian target SPM 100% dan pemenuhan hak aksesibilitas penuh di sektor transportasi laut.

✅ Urgensi Standardisasi & Kapasitas

Kebijakan barrier-free maritime transport membutuhkan revisi regulasi teknis untuk memuat detail fasilitas inklusif di kapal dan pelabuhan. Kesenjangan antara perencanaan dan praktik lapangan, ditambah minimnya pelatihan petugas laut dan monitoring yang belum berkelanjutan, menjadi penghalang utama aksesibilitas. Sinkronisasi dengan standar global menjadi keharusan demi layanan yang responsif dan sensitif.

💡 6 Langkah Strategis Kebijakan Inklusif

• 1. Revisi Regulasi: Perbarui PM No. 98/2013, ganti terminologi, dan tambahkan lampiran teknis fasilitas laut (ramp, lift geladak, ruang kabin).
• 2. Standarisasi Fasilitas: Tetapkan wajib minimal 25% dermaga penumpang kelas I dan II dilengkapi fasilitas akses laut.
• 3. Digital Monitoring: Kembangkan aplikasi dashboard terintegrasi SPM real-time dan lakukan audit lapangan minimal 2 kali setahun.
• 4. Peningkatan SDM: Perluas pelatihan hybrid: target 200 petugas laut per tahun, dengan modul evakuasi inklusif dan sertifikasi kompetensi.
• 5. Adopsi Standar Global: Selaraskan regulasi nasional dengan ISO 22048:2019 dan pedoman CRPD untuk kapal dan pelabuhan.
• 6. Pelibatan Komunitas: Libatkan komunitas penyandang disabilitas dalam perencanaan dan evaluasi fasilitas (feedback loop).

Sumber: Penguatan Aksesibilitas Layanan Transportasi Laut (aladiyat-vision.blogspot.com) | Design: Inclusive Maritime Infrastructure