IMO III CODE INTEGRATION

Kerangka Strategi Maritim Nasional Ditjen Perhubungan Laut

⚓ Kebutuhan Strategi Maritim Nasional

Sebagai negara kepulauan terbesar dan berposisi strategis, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan standar IMO. III Code (IMO Instruments Implementation Code) ditetapkan sebagai kerangka implementasi untuk memperkuat peran negara. Ditjen Perhubungan Laut harus mengintegrasikan III Code sebagai pondasi utama penyusunan kebijakan maritim nasional.

❓ 3 Isu Kunci Implementasi III Code

⚖️

Posisi III Code

Bagaimana posisi III Code dalam kerangka regulasi internasional dan nasional saat ini?

🚧

Tantangan Ditjen Hubla

Apa tantangan utama Ditjen Hubla dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip III Code?

⚙️

Strategi Integrasi

Strategi efektif untuk mengintegrasikan III Code ke dalam Strategi Maritim Nasional?

📊 Posisi III Code dan Tantangan Implementasi

A. Peran III Code (Tolok Ukur Kinerja):

• • Mengoptimalkan implementasi konvensi (SOLAS, MARPOL, STCW).
• • Menjadi tolok ukur kinerja Indonesia sebagai Flag State, Coastal State, dan Port State.

B. Tantangan Utama:

• • Regulasi nasional belum terintegrasi penuh dengan instrumen IMO.
• • Kurangnya SDM maritim bersertifikasi internasional (auditor, surveyor).
• • Sistem monitoring, audit internal, dan pelaporan belum optimal.

Strategi Kebijakan (Pendekatan Sistematis):

Hukum: Harmonisasi UU Pelayaran.

SDM: Program sertifikasi berkelanjutan.

Sistem: Unit audit internal independen.

Infrastruktur: Modernisasi VTS dan Port State Control (PSC).

✔️ Kunci Kredibilitas Maritim

Penerapan III Code adalah kunci untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kredibel. Ditjen Perhubungan Laut harus menjadikannya kerangka utama Strategi Maritim Nasional. Strategi yang terintegrasi (hukum, SDM, infrastruktur, audit) akan memastikan Indonesia memenuhi seluruh kewajiban sebagai Flag State, Port State, dan Coastal State secara efektif.

🎯 6 Rekomendasi Aksi Prioritas

• 1. Harmonisasi Regulasi: Segera revisi/sahkan regulasi nasional (termasuk UU No. 17/2008) agar sinkron dengan III Code.
• 2. SDM & Kompetensi: Bangun "Maritime Competence Development Center" untuk kualifikasi petugas.
• 3. Audit Independen: Bentuk "Maritime Compliance and Audit Office" di bawah Ditjen Hubla untuk evaluasi.
• 4. Infrastruktur VTS: Modernisasi sistem Vessel Traffic Service (VTS) di ALKI dan pelabuhan utama.
• 5. Kerja Sama Global: Tingkatkan partisipasi aktif dalam IMO Audit Scheme dan regional Port State Control (Tokyo MOU).
• 6. Evaluasi Berkala: Lakukan evaluasi strategi setiap 5 tahun berbasis KPI implementasi III Code.

Sumber: Kajian Penerapan IMO Instruments Implementation Code (III Code) | Design: Global Maritime Compliance System